PEMERINTAH TAK KONSISTEN

" BUTA AKSARA MASIH MERAJALELA"

Sahabat - sahabat pasti sudah tahu kalu di setiap masa pemerintahan,mereka - mereka selalu mengumandangkan tentang " pendidikan"...semua pemerintahan selalu menjanjikan pendidikan murah,bebas tapi apa?komersialisasi and privatisasi pendidikan belum terlaksana saja udah merajalela di mana - mana.

43 thn lalu di Teheran tepatnya 8 sept 1965,mentri - mentri pendidikan mencetuskan resolusi untuk melaksanakan buta aksara seluruh dunia,terutama di negara - negara berkembang. buta aksara adalah ketika mampuan seseorang untuk mengidentifikasi , mengerti , menerjemahkan ,mengkomunikasikan dan mengolah isi rangkain teks yang terdapat pada bahan - bahan cetak dan tulis..

banyak ahli ,mengatakan bahwa persoalan mendasar dari buta huruf adalah kemiskinan.jadi pemberantasan buta huruf harus di awali dengan memberantas kemiskinan. Aspek politik dan ekonomi tidak bisa di lepaskan dari pemberantasan buta huruf.
di Indonesia sekuat apapun pemerintah menyelesaikan masalah buta huruf dengan berbagai solusi yang di terapkan akan sulit terlaksana jjika aspek politik dan ekonomi tidak di benahi.jika pendidikan kita masih berorientasi passar, tentunya buta hurup sulit di berantas.

Usaha - usaha pemerintah yang hendak mengkomersilkan pendidikan akan menyebabkan tertutupnya akses masyarakat untuk mengenyam pendidikan, jika rencana itu tetap di laksanakan bukan tidak mungkin penyandang buta huruf akan semakin bertambah,mengenyahkan buta huruf hanya akan jadi mimpi saja.

Berbicara buta huruf tentulah tidak lepas dari pendidikan,pendidikan mempunyai mempunyai peran yang sangat penting membangun suatu negara.
Van Hoof bilang jika pemerintahan suatu negara tidak secara serius memperhatikan arah dan pengelolaan pendidikan di suatu Negaranya dapat di pastikan pembangunan Ekonomi Negara tersebut akan terhambat.

Karut marutnya pendidikan pd suatu bangsa dapat di pastikan masyarakatnya tidak mampu membangun bangsanya. itulah sebabnya negara - negara maju menempatkan pendidikan pada prioritas utama .
kalu indonesia sech teorinya menjadikan pendidikan pada prioritas utama juga tapi pada prakteknya justru di anak tirikan.lalu bagaimana dengan UUD 1945 ???
telah jelas di di atur bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab Negara membiayainya.kalau saja pemerintah memenuhi amanat UUd 1945 pasti negara kita terlepas dari momok buta huruf...

sahabat - sahabat pemerintah..batalkan dunk komersialisasi pendidikan...
kalautidak begitu Artinya pemerintah rela melihat Indonesia hanya akan menjdadi tulang - tilang Fosil saja.